Akuntansi Syariah Harus Menjelaskan Lebih dari Sekadar Label

Oleh: Berlin Barlian Purnomo

Di tengah pertumbuhan industri keuangan syariah, standar akuntansi perlu membuat akad, risiko, pembagian hasil, dan dana sosial terbaca jelas oleh publik.

BERITAUNGGULAN.COM, BANDUNG — Ketika sebuah produk diberi label syariah, pertanyaan publik seharusnya tidak berhenti pada nama akadnya. Berapa harga barang yang menjadi dasar transaksi? Siapa menanggung risiko? Bagaimana keuntungan dibagi? Ke mana dana zakat dan kebajikan disalurkan? Jawaban atas pertanyaan itu sebagian besar hadir melalui akuntansi.

 

Pertanyaan ini kian relevan karena industri keuangan syariah Indonesia terus membesar. Otoritas Jasa Keuangan mencatat asetnya mencapai sekitar Rp3.231 triliun pada Agustus 2026, dengan pangsa 11,16 persen dari sektor jasa keuangan. Besarnya angka itu membawa tanggung jawab yang sama besarnya: masyarakat perlu bisa memahami bukan hanya pertumbuhan, tetapi juga bagaimana nilai dan risiko dibentuk di dalamnya.

 

Akuntansi keuangan syariah bukan sekadar akuntansi biasa yang mengganti istilah bunga dengan margin atau bagi hasil. Landasan konseptualnya menempatkan transaksi sebagai amanah dan pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban: apa yang disepakati para pihak, hak dan kewajiban apa yang timbul, serta siapa yang menanggung risiko harus dapat dijelaskan. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah memberi landasan konseptual, sementara standar khusus mengatur transaksi seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, sukuk, zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

 

Ada alasan praktis di balik kekhususan itu. Dalam murabahah, misalnya, informasi tentang harga perolehan dan margin membantu pembaca memahami bagaimana harga jual terbentuk. Dalam mudharabah, laporan perlu menolong pemilik dana melihat dasar pembagian hasil dan risiko investasinya. Dana yang dititipkan untuk zakat atau kegiatan sosial juga perlu dibedakan dan ditelusuri agar tidak kabur di dalam angka laba perusahaan. Akuntansi tidak menggantikan penilaian fikih atau pengawasan syariah; ia menyediakan jejak informasi yang dapat diuji untuk menilai apakah pelaksanaan transaksi selaras dengan akad dan standar yang berlaku.

 

Kekhasan kerangka ini tampak pula pada dana syirkah temporer, yaitu dana investasi berjangka yang dikelola dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan. Pos ini disajikan terpisah dari liabilitas dan ekuitas. Pembedaan tersebut bukan sekadar teknik pembukuan: ia memperlihatkan bahwa kategori laporan perlu mengikuti sifat hubungan ekonomi dan pembagian risiko dalam akad.

Di Indonesia, standar ini berkembang bersama ekosistem lokal. PSAK dan ISAK syariah disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan memiliki karakteristik yang terkait dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Sejak 2024, penomoran PSAK syariah berada dalam kelompok 4xx—misalnya PSAK 402 untuk murabahah, PSAK 405 untuk mudharabah, PSAK 406 untuk musyarakah, serta PSAK 409 untuk zakat, infak, dan sedekah. Ini bukan urusan nomor semata. Ia menandai bahwa transaksi syariah memiliki kebutuhan pelaporan yang harus ditangani secara spesifik.

 

Tantangan berikutnya adalah membuat laporan berguna bagi orang di luar ruang rapat dan kantor akuntan. Laporan yang patuh tetapi sukar dipahami belum sepenuhnya menjawab kebutuhan nasabah, investor, maupun masyarakat. Pengungkapan yang baik seharusnya menerangkan sumber pendapatan, cara risiko dibagi, kualitas aset, serta alur dana sosial dengan bahasa yang terang dan dapat dibandingkan. Angka perlu disertai konteks: apa yang berubah, mengapa berubah, dan apa artinya bagi pihak yang mempercayakan dananya.

 

Pembaruan standar juga menunjukkan bahwa akuntansi syariah terus bergerak. IAI mengesahkan PSAK 401 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan syariah, yang akan berlaku untuk tahun buku mulai 1 Januari 2027. Standar ini, antara lain, akan mengelompokkan penghasilan dan beban ke dalam kategori operasi, investasi, pendanaan, zakat perusahaan, pajak penghasilan, dan operasi yang dihentikan. Pengelompokan yang lebih terstruktur dapat memperkuat keterbandingan, tetapi manfaat itu baru terasa jika entitas menyiapkan sistem, data, dan penjelasan yang memadai sejak sekarang.

 

Pada akhirnya, mutu akuntansi syariah tidak diukur dari tebalnya laporan atau banyaknya istilah Arab. Ukurannya adalah apakah informasi membantu orang memahami amanah yang dikelola: dari mana dana berasal, bagaimana dana digunakan, siapa menerima manfaat, dan siapa menanggung kerugian. Industri yang tumbuh membutuhkan kepercayaan yang tumbuh bersamanya. Karena itu, akuntansi syariah harus menjadikan substansi akad terlihat—bukan sekadar menjadikan labelnya terdengar meyakinkan. [ ]

 

Rujukan untuk verifikasi redaksi

Bagian ini dapat dipakai untuk pengecekan fakta dan dihapus bila media tidak memerlukan daftar rujukan.

  • Otoritas Jasa Keuangan, “OJK dan DSN-MUI Gelar Ijtima Sanawi 2026,” 20 Oktober 2026. Data aset industri dan pangsa pasar hingga Agustus 2026. Buka sumber resmi
  • Ikatan Akuntan Indonesia, “Buku Besar SAK Syariah,” 21 Oktober 2024. Daftar PSAK/ISAK syariah dan hubungan standar dengan fatwa DSN-MUI. Buka sumber resmi
  • Ikatan Akuntan Indonesia, “Penomoran PSAK dan ISAK dalam SAK Indonesia,” 13 November 2023. Penomoran PSAK syariah kelompok 4xx berlaku efektif 1 Januari 2024. Buka sumber resmi
  • Ikatan Akuntan Indonesia, “Pengesahan PSAK 401 dan ISAK 403,” 15 Desember 2025. Isi pokok serta tanggal efektif 1 Januari 2027. Buka sumber resmi
  • Ikatan Akuntan Indonesia, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS). Buka sumber resmi