BERITAUNGGULAN.COM, BANDUNG — Terus perkuat perannya sebagai institusi akademik yang berkontribusi aktif dalam pembangunan hukum dan tata kelola pemerintahan daerah, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (FH Unisba) wujudkan melalui kegiatan audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada Kamis, 15 Januari 2026, bertempat di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat.
Audiensi ini dipimpin oleh Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum FH Unisba, Prof. Dr. H. Nandang Sambas, S.H., M.H., dan bertujuan untuk menjajaki kerja sama kelembagaan antara dunia akademik dengan lembaga legislatif serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya dalam penguatan kapasitas kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia.
Pertemuan tersebut diterima oleh Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh H. M. Sidkon Djampi, S.H., M.M., Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKB, yang juga merupakan alumni FH Unisba.
Dalam audiensi ini, FH Unisba turut diwakili oleh jajaran pimpinan dan pengelola program studi, antara lain Wakil Dekan II FH Unisba, Jejen Hendar, S.H., M.H., Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Dr. Sri Ratna Suminar, S.H., M.H., Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Dr. Arif Firmansyah, S.H., M.H..
Hadir pula Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Hukum Dr. Diana Wiyanti, S.H., M.H., serta Agung Pratama, S.Pd. selaku staf Program Studi Magister Ilmu Hukum. Sementara itu dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai undangan terkait.
Audiensi difokuskan pada pembahasan berbagai potensi kerja sama strategis, di antaranya peningkatan kapasitas aparatur di lingkungan DPRD dan Sekretariat DPRD serta sumber daya manusia Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui program pendidikan lanjutan pada jenjang magister dan doktor.
Selain itu, dibahas pula pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan, seminar, dan kajian hukum yang melibatkan akademisi FH Unisba.
Agenda lain yang menjadi perhatian adalah peluang pelaksanaan program magang bagi mahasiswa Fakultas Hukum Unisba di lingkungan DPRD Provinsi Jawa Barat maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta kolaborasi riset dan kajian hukum yang mendukung fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran DPRD serta perumusan kebijakan hukum daerah.
Audiensi berlangsung dalam suasana dialogis dan konstruktif. Para pihak menyambut baik rencana kerja sama yang diusulkan dan sepakat bahwa sinergi antara perguruan tinggi dan lembaga pemerintahan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hukum dan tata kelola pemerintahan daerah.
Sebagai tindak lanjut, direncanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara FH Unisba dengan DPRD Provinsi Jawa Barat serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai dasar pelaksanaan kerja sama yang konkret dan berkelanjutan.
Kegiatan audiensi ini menjadi langkah awal yang penting dalam memperkuat hubungan kelembagaan antara FH Unisba dengan DPRD Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu berkontribusi pada terwujudnya pembangunan Jawa Barat yang berkeadaban, berkeadilan, dan sadar hukum melalui sinergi antara akademisi, legislatif, dan eksekutif. [ ]
Dok foto: Unisba
