BERITAUNGGULAN.COM, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, memberikan kritikan tajam terhadap kebijakan pelarangan kegiatan study tour bagi pelajar yang diambil pemerintah setelah terjadinya kecelakaan yang melibatkan rombongan pelajar dalam perjalanan study tour. Kebijakan tersebut, menurut Hetifah, tidak menyelesaikan akar permasalahan yang sebenarnya.
“Yang seharusnya diperhatikan adalah inti permasalahannya, yaitu kelayakan kendaraan dan manajemen kegiatan tersebut. Bukan program study tour-nya yang disalahkan, apalagi siswa-siswinya. Ini keliru jika yang dilarang adalah study tour,” jelas Hetifah dalam pernyataan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Sabtu (18/5/2024).
Hetifah menekankan bahwa kebijakan tersebut cenderung menyasar gejala daripada akar permasalahan. Ia menilai pelarangan study tour bukanlah solusi yang tepat dan efektif untuk menjamin keselamatan siswa. Menurutnya, yang perlu dilakukan adalah memastikan kendaraan yang digunakan dalam kegiatan tersebut memenuhi standar keselamatan yang ketat, serta memastikan manajemen kegiatan dilaksanakan dengan baik.
“Sebagai solusi, fokus kebijakan harus diarahkan pada inspeksi kelayakan kendaraan dan operatornya. Sekolah sebagai penyelenggara kegiatan dan penyedia layanan, serta pemerintah yang memberikan izin tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap kelayakan kendaraan dan keamanan siswa, harus lebih diperhatikan,” tegasnya.
Hetifah menyatakan pentingnya pengawasan yang lebih ketat dan terstruktur dari pihak berwenang terhadap penyelenggaraan kegiatan study tour. Menurutnya, pemerintah harus memastikan bahwa kendaraan yang digunakan telah melalui proses inspeksi yang ketat dan layak jalan, serta operator transportasi yang dilibatkan memiliki rekam jejak yang baik dalam hal keselamatan dan pelayanan.
Hetifah berharap agar para pemangku kepentingan yang terlibat dalam kebijakan ini dapat mempertimbangkan ulang dan fokus pada solusi yang lebih efektif untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan siswa dalam kegiatan study tour. Dia menekankan bahwa kegiatan study tour memiliki nilai edukatif yang sangat penting bagi siswa, sehingga pelarangan total bukanlah langkah yang bijaksana.
“Kami mendesak agar kebijakan ini ditinjau kembali dan diarahkan pada perbaikan aspek-aspek yang menjadi sumber masalah. Pelarangan study tour bukanlah solusi. Yang diperlukan adalah pengawasan lebih ketat terhadap kelayakan kendaraan dan operator transportasi, agar kegiatan study tersebut dapat berlangsung aman dan tetap memberikan manfaat edukatif bagi siswa,” jelas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Hetifah juga mengingatkan bahwa pendidikan tidak hanya terjadi di dalam kelas. Kegiatan seperti study tour memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar secara langsung dari lingkungan luar, memperkaya pengalaman belajar mereka, dan mengembangkan keterampilan sosial serta pengetahuan budaya.
Ia menegaskan bahwa perbaikan manajemen kegiatan dan seleksi penyedia layanan transportasi harus menjadi prioritas utama. Dengan demikian, pemerintah dan sekolah dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap detail dari perjalanan kaiatan tersebut direncanakan dan dilaksanakan dengan standar keselamatan yang tinggi.
Lebih lanjut, Hetifah mengusulkan agar pihak berwenang mempertimbangkan pemberian pelatihan khusus bagi penyelenggara study tour dan operator transportasi mengenai standar keselamatan dan manajemen risiko. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan keamanan pelaksanaan kegiatan tersebut.
Di akhir pernyataannya, Hetifah menekankan pentingnya partisipasi aktif semua pihak, termasuk orang tua siswa, dalam mengawasi dan memastikan keamanan setiap kegiatan yang melibatkan anak-anak mereka. Ia berharap kebijakan yang diambil di masa mendatang dapat lebih bijak dan berorientasi pada solusi yang komprehensif, demi kebaikan dan keselamatan semua pihak yang terlibat.
