BERITAUNGGULAN.COM, Jakarta – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menggelar pertemuan penting dengan General Manager Badan Pengelola Kaldera Toba UNESCO Global Geopark, Dr. Azizul Kholis, sebagai langkah responsif atas pemberian peringatan “yellow card” oleh UNESCO kepada Geopark Kaldera Toba. Dalam diskusi yang berlangsung di kantor Kemenpar, Azizul memaparkan perkembangan terkini dan langkah yang tengah ditempuh untuk memperbaiki catatan UNESCO.
Menurut Azizul, pihak pengelola memerlukan waktu dua bulan untuk melakukan perbaikan dan mempersiapkan diri menghadapi evaluasi ulang yang dijadwalkan oleh UNESCO pada 15 Juli 2025. Ia optimis, dengan kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah, Geopark Kaldera Toba bisa kembali meraih status “green card” yang menjadi standar pengelolaan geopark berkelas dunia. “Gubernur Sumatera Utara telah memberikan perhatian penuh untuk mengembalikan posisi Geopark Kaldera Toba sesuai harapan UNESCO,” ungkap Azizul.
Latar Belakang “Yellow Card” UNESCO
Pada konferensi UNESCO Global Geopark di Maroko pada 4-5 September 2023 lalu, Geopark Kaldera Toba resmi menerima peringatan kartu kuning bersama beberapa geopark lain di dunia, termasuk Gua Zhijindong (Tiongkok) dan Madonie (Italia). Yellow card ini menandakan bahwa pengelolaan geopark tersebut belum sepenuhnya memenuhi kriteria standar UNESCO dan perlu perbaikan segera.
Menanggapi hal ini, Deputi Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar, Hariyanto, menegaskan bahwa Kemenpar telah mengambil berbagai langkah nyata untuk menindaklanjuti rekomendasi UNESCO dan memperbaiki pengelolaan geopark agar sesuai standar internasional.
“Kami melihat Kaldera Toba sebagai destinasi wisata berkelanjutan yang sangat potensial, sehingga pengelolaannya harus hati-hati dan terpadu sesuai pedoman UNESCO,” jelas Hariyanto.
Sinergi dengan Pemerintah Daerah dan Syarat UNESCO
Kemenpar juga telah menjalin komunikasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai ketua Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark (BPTCUGP). Kolaborasi ini diharapkan menjadi kekuatan utama dalam menghadapi tantangan dan memenuhi seluruh kriteria UNESCO.
Sejak awal, pengusulan Kaldera Toba sebagai UNESCO Global Geopark melibatkan banyak pihak mulai dari pemerintah daerah, Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI), hingga Kemenpar, yang bersama-sama menyusun dokumen dan rencana pengelolaan kawasan, mencakup aspek geologi, budaya, dan pemberdayaan masyarakat lokal.
Beberapa rekomendasi utama UNESCO untuk kembali ke status green card meliputi:
- Diversifikasi dan perluasan survei warisan geologi serta interpretasi yang lebih kaya.
- Inventarisasi lebih mendalam terhadap warisan alam, budaya, dan buatan.
- Peningkatan visibilitas melalui panel interpretasi dan kemitraan yang lebih erat.
- Penguatan jejaring dan pelatihan dengan geopark lain di Indonesia.
Langkah Konkret Kemenpar di Tahun 2025
Sebagai bagian dari komitmen memperbaiki pengelolaan Geopark Kaldera Toba, Kemenpar telah merancang sejumlah inisiatif strategis, antara lain:
- Pemasangan panel interpretasi di berbagai geosite untuk memperkaya wawasan pengunjung mengenai nilai-nilai geologi dan warisan alam kawasan.
- Penyelenggaraan event-event MICE yang mendukung promosi dan kegiatan pariwisata di Geopark Kaldera Toba.
Selain itu, Kemenpar mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2024 senilai Rp 56,6 miliar yang didistribusikan ke delapan kabupaten di sekitar Danau Toba. Dana ini digunakan untuk pengembangan infrastruktur fisik dan program nonfisik guna mendukung kemajuan destinasi, termasuk revitalisasi geosite populer seperti Monkey Forest Sibaganding dan Pulau Sibandang.
Kedelapan kabupaten penerima DAK tersebut adalah Dairi, Karo, Simalungun, Tapanuli Utara, Toba, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, dan Samosir.
Ke depan, Kemenpar akan terus berkoordinasi dengan Badan Pengelola Kaldera Toba UNESCO Global Geopark dan stakeholder lain untuk menyusun siteplan geosite pada tahun 2026, yang menjadi pondasi pengelolaan berkelanjutan sesuai pedoman UNESCO.
Dukungan Menteri Pariwisata
Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, menegaskan dukungan penuh pemerintah dalam proses perbaikan ini. “Status UNESCO Global Geopark membawa tanggung jawab besar, dan kami siap mendampingi pemerintah daerah agar semua rekomendasi dapat dipenuhi. Potensi Geopark Kaldera Toba luar biasa dan pengelolaan yang berkelanjutan akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat serta pariwisata nasional,” ujarnya.
Kemenpar berkomitmen memantau dan mendukung langkah-langkah perbaikan secara berkelanjutan demi menjadikan Geopark Kaldera Toba sebagai destinasi pariwisata bertaraf dunia yang lestari dan berwawasan lingkungan.
