BERITAUNGGULAN.COM, Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan komitmennya dalam memperkuat industri pengolahan kelapa di Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan keterbatasan pasokan bahan baku yang berdampak pada produktivitas sektor ini. Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, menyatakan bahwa langkah konkret diperlukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku dan menjaga keberlanjutan industri.
“Krisis bahan baku telah menghambat operasional industri pengolahan kelapa di dalam negeri, bahkan berisiko mengurangi tenaga kerja. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan tata kelola kelapa yang lebih baik. Sebagai solusi jangka pendek, kami mengusulkan moratorium ekspor kelapa bulat selama 3-6 bulan guna memastikan stabilitas pasokan dalam negeri,” ujar Putu dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (21/3).
Selain itu, Kemenperin juga mengajukan kebijakan tambahan, seperti penerapan Pungutan Ekspor pada kelapa bulat dan turunannya, serta penetapan harga bahan baku yang lebih kompetitif bagi petani dan industri. “Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan bahan baku dan menekan lonjakan harga kelapa yang semakin tinggi di dalam negeri,” tambahnya.
Dalam upaya mendukung petani, Kemenperin mengusulkan agar dana hasil Pungutan Ekspor kelapa dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk program peningkatan produktivitas tanaman kelapa, pemberdayaan usaha tani, serta pengembangan ekosistem industri pengolahan kelapa yang lebih terpadu.
Kemenperin juga mendorong sinergi antara berbagai pihak untuk mengimplementasikan kebijakan yang berpihak kepada industri, petani, serta tenaga kerja di sektor pengolahan kelapa. “Kami akan terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan kebijakan ini berjalan efektif dan melakukan evaluasi berkala demi hasil yang optimal,” tutup Putu.
Dengan adanya kebijakan strategis ini, diharapkan industri pengolahan kelapa di Indonesia dapat lebih stabil dan berkembang, memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh ekosistem industri dan ekonomi nasional.
