BERITAUNGGULAN.COM, Jakarta – Dalam Rapat Kerja perdana bersama Komisi X DPR RI, Rabu (6/11), Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan Enam program prioritas yang menjadi fokus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Menteri Kebudayaan (Menbud), serta para Wakil Menteri dari masing-masing kementerian.
Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa semangat dan visi besar Kemendikdasmen adalah “Mencerdaskan dan Memajukan Bangsa,” yang terinspirasi dari tujuan negara dalam UUD 1945. “Tujuan kami adalah memberikan pendidikan bermutu untuk semua, sesuai amanat UU Sistem Pendidikan Nasional,” ujar Abdul.
Di depan Komisi X, Abdul memaparkan enam program prioritas Kemendikdasmen yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Berikut penjelasannya:
- Penguatan Pendidikan Karakter: Program ini mencakup pelatihan bimbingan konseling dan pendidikan nilai bagi guru, peningkatan kompetensi guru BK, penanaman nilai karakter untuk siswa, dan penyediaan makan siang bergizi.
- Wajib Belajar 13 Tahun dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan: Mendukung pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, termasuk rumah belajar dan pendidikan jarak jauh (PJJ), serta memfasilitasi relawan pengajar di daerah-daerah terpencil.
- Peningkatan Kualifikasi, Kompetensi, dan Kesejahteraan Guru: Melalui program ini, pemerintah menargetkan peningkatan kualifikasi pendidikan guru hingga minimal D-IV/S-1, pelatihan kompetensi guru, dan peningkatan kesejahteraan melalui sertifikasi.
- Penguatan Pendidikan Unggul dalam Literasi, Numerasi, dan Sains Teknologi: Pendidikan sains dan teknologi akan dimulai sejak dini. Selain itu, Kemendikdasmen juga mendirikan sekolah unggul serta memperkuat pendidikan vokasi dan pelatihan.
- Pemenuhan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana: Program ini difokuskan pada renovasi sekolah, terutama di wilayah-wilayah yang membutuhkan fasilitas pendidikan yang layak.
- Pembangunan Bahasa dan Sastra: Melalui program ini, pemerintah akan mendorong pelestarian bahasa daerah, meningkatkan literasi, serta menginternasionalisasikan bahasa Indonesia.
Abdul juga menegaskan komitmen untuk memberdayakan seluruh komponen masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. “Sesuai amanat UU Sisdiknas, kami akan melibatkan semua pihak dalam pelaksanaan dan pengendalian mutu pendidikan dengan prinsip kebaruan, kemitraan, dan keadilan,” katanya.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menilai capaian sektor pendidikan pada periode sebelumnya cukup baik, namun masih banyak tantangan yang perlu dihadapi. Ia menyoroti pentingnya perbaikan anggaran pendidikan, terutama agar alokasi APBD sebesar 20 persen sesuai mandat konstitusi dapat terpenuhi. “Saat ini, baru enam dari 34 provinsi yang memenuhi alokasi tersebut, dan hanya dua dari 514 kabupaten/kota yang mencapai standar 20 persen,” ujarnya.
Sofyan Tan, anggota Komisi X dari dapil Sumatra Utara I, menyampaikan apresiasi atas dampak positif Program Indonesia Pintar (PIP) selama satu dekade terakhir. Ia mengusulkan peningkatan dana bagi siswa SD dan SMP dalam program tersebut, agar sejalan dengan peningkatan yang telah diterapkan untuk siswa SMA dan SMK.
Komisi X berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan program-program ini melalui fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan, guna mewujudkan sistem pendidikan nasional yang berkualitas dan merata.
