ulf3

PP GMH Dorong Pemerintah Jaga Harga BBM dan Sembako Tetap Terjangkau

BERITAUNGGULAN.COM, JAKARTA — Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Hidayatullah (PP GMH) meminta pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kebutuhan pokok tetap terjangkau masyarakat. Menurut PP GMH, keterjangkauan kebutuhan dasar menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga daya beli sekaligus kualitas hidup rakyat.

Ketua Umum PP GMH Rizki Ulfahadi mengatakan kebijakan ekonomi pemerintah harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang paling rentan terhadap kenaikan biaya hidup.

“Bensin dan sembako merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Keduanya harus tetap terjangkau. Pemerintah perlu memastikan masyarakat tidak semakin terbebani oleh tingginya biaya hidup,” ujar Rizki.

Ia menilai harga BBM dan kebutuhan pokok memiliki kaitan erat dengan aktivitas ekonomi sehari-hari. Harga energi yang terkendali dapat membantu menekan biaya transportasi dan distribusi, sedangkan stabilitas harga pangan berperan dalam menjaga daya beli masyarakat.

“Pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi nasional dengan kemampuan masyarakat. Jangan sampai harga kebutuhan dasar semakin sulit dijangkau rakyat,” katanya.

Karena itu, PP GMH mendorong pemerintah memperkuat pengawasan distribusi, memastikan ketersediaan bahan pokok, serta mengevaluasi kebijakan energi dan pangan agar tetap memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Rizki menegaskan keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi dan indikator makro. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar secara layak.

“Ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sejauh mana rakyat mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Bensin terjangkau, sembako terjangkau, dan daya beli masyarakat harus menjadi perhatian pemerintah,” tegasnya.

PP GMH menyatakan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial mahasiswa dengan memberikan kritik dan masukan secara konstruktif terhadap kebijakan pemerintah, khususnya kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.