BERITAUNGGULAN.COM, Denpasar – Dengan berakhirnya masa operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445H/2024M, perhatian kini beralih ke persiapan untuk penyelenggaraan haji 2025. Para punggawa haji Bali diinstruksikan untuk memastikan bahwa pelaksanaan haji tahun depan menjadi lebih inklusif, inovatif, dan kolaboratif.
Instruksi ini disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, Komang Sri Marheni, dalam acara Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445H/2024M yang digelar di Quest San Hotel Denpasar pada 12 Agustus 2024. Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan jemaah, KUA, KBIHU, lembaga perhajian, PIHK, ormas, Dinas Kesehatan, Kantor Imigrasi, dan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan.
Komang Sri Marheni menjelaskan bahwa kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2024 harus dijadikan tantangan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan haji di masa depan. “Inklusivitas berarti bahwa ibadah haji harus dapat diakses oleh semua golongan tanpa terkecuali, dengan semangat ‘Hajj For All’. Tidak boleh ada diskriminasi, termasuk bagi jemaah lansia dan disabilitas. Oleh karena itu, pada tahun 2025, Kementerian Agama siap mengusung tagline ‘Haji Ramah Disabilitas’ selain ‘Haji Ramah Lansia’,” ujarnya.
Lebih lanjut, Komang menekankan pentingnya inovasi dalam penyelenggaraan haji. Semua pemangku kepentingan diharapkan mampu merespons dinamika penyelenggaraan haji dengan semangat berinovasi. “Alhamdulillah, tahun 2024 ini inovasi kita mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah Arab Saudi. Kedepannya, pemerintah akan mematangkan konsep tanazul hotel di Mina sebagai solusi atas keterbatasan lahan di Mina,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Ditjen PHU, Subhan Cholid, memberikan penjelasan mendetail mengenai layanan akomodasi, transportasi, dan konsumsi selama di Arab Saudi. Ia menekankan bahwa karakteristik pelayanan di Arab Saudi memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan pelayanan serupa di Indonesia. Penjelasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat dan jemaah mengenai berbagai dinamika yang mungkin terjadi selama berada di tanah suci.
Acara evaluasi ini juga diisi dengan diskusi mendalam melalui sidang komisi. Komisi A membahas pelayanan haji dalam negeri, menghasilkan beberapa rekomendasi terkait pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi bagi jemaah di luar Provinsi Bali, motivasi pembuatan paspor bagi jemaah cadangan, serta persiapan tanda barang bawaan. Komisi B menyoroti pembinaan bagi jemaah dan petugas haji, sementara Komisi C mengkaji penyelenggaraan haji di Arab Saudi, mengevaluasi berbagai dinamika yang terjadi selama pelaksanaan haji di tanah suci.
Kabid PHU Provinsi Bali, H. Syarif Hidayatullah, menegaskan komitmen pihaknya untuk melaksanakan semua rekomendasi yang dihasilkan dari rapat evaluasi ini. “Insya Allah, semua rekomendasi yang dihasilkan pada rapat evaluasi hari ini akan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya,” tutupnya.
