BERITAUNGGULAN.COM, Jakarta -Kementerian Agama menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1445 H/2024 M di Jakarta, pada 7-10 Agustus 2024. Seluruh pemangku kepentingan terkait perhajian, baik dari pusat maupun daerah, turut berpartisipasi dalam acara ini.
Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, mengapresiasi kerja sama seluruh jajaran Kementerian Agama, terutama Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, dalam melaksanakan tanggung jawab yang telah diamanatkan. “Alhamdulillah, berkat sinergi yang baik, tugas berat ini berhasil kita tunaikan dengan lancar,” ujar Yaqut saat membuka Rakernas Evaluasi Haji di Jakarta, Rabu (7/8/2024).
Yaqut menambahkan, keberhasilan ini juga tidak lepas dari bimbingan Presiden Jokowi dan Wapres KH Ma’ruf Amin, serta dukungan dari berbagai mitra kerja Kemenag, termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Luar Negeri. “Ucapan terima kasih khusus saya sampaikan kepada Komisi VIII DPR RI. Peran serta mereka dalam pengawasan dan masukan yang diberikan menjadi dorongan bagi kita semua untuk terus berbuat yang terbaik,” kata Yaqut.
Rakernas kali ini dihadiri oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief, dan Ketua BPKH Fadhlul Imansyah. Turut hadir juga pejabat eselon Kemenag dan perwakilan dari berbagai kementerian serta lembaga mitra.
Meskipun capaian penyelenggaraan haji mendapat banyak apresiasi, Yaqut menekankan pentingnya evaluasi untuk perbaikan yang berkelanjutan. “Evaluasi ini adalah proses penting yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas di masa mendatang,” jelasnya.
Enam Fokus Peningkatan Kualitas Haji
Untuk meningkatkan kualitas layanan haji di masa depan, Yaqut meminta agar Rakernas membahas enam hal penting. Pertama, keberhasilan skema Murur dalam pelaksanaan haji tahun ini perlu ditingkatkan dan dipersiapkan lebih awal untuk tahun 2025. “Data jemaah yang mengikuti skema Murur harus sudah siap sebelum mereka berangkat ke Tanah Suci,” tegas Yaqut.
Kedua, isu kepadatan di Mina perlu ditangani dengan pendekatan baru. “Ini bukan masalah baru, tapi kita harus mencari solusi baru untuk mengatasinya. Salah satunya, dengan memperbaiki cara manasik dan komunikasi publik terkait kondisi di Mina,” ungkapnya.
Yaqut juga menyoroti pentingnya sosialisasi yang lebih intensif tentang kondisi di Mina, mengingat peningkatan fasilitas di sana baru akan selesai dalam dua tahun ke depan. “Kondisi di Mina tahun 2025 kemungkinan masih akan sama dengan tahun ini, sehingga pemahaman jemaah perlu ditingkatkan,” tambahnya.
Ketiga, Yaqut menekankan peningkatan ekosistem ekonomi haji. “Potensi ekonomi haji sangat besar, kita perlu memaksimalkannya. Tahun ini, kita sudah mengekspor 70 ton bumbu nusantara ke Saudi, tapi kebutuhannya masih bisa mencapai 300 ton,” ujarnya.
Keempat, Yaqut meminta agar skema pembiayaan haji juga dibahas dalam Rakernas. “MUI baru saja mengeluarkan fatwa terkait biaya haji, ini harus menjadi perhatian bersama, terutama dengan BPKH, untuk penerapan skema yang sesuai,” katanya.
Kelima, evaluasi terhadap kebijakan penerapan istitha’ah kesehatan juga menjadi fokus penting. “Tahun ini, jumlah jemaah haji yang wafat turun menjadi 461 orang dari 773 orang pada tahun sebelumnya. Ini perlu dievaluasi lebih lanjut untuk perbaikan di masa mendatang,” ujar Yaqut.
Terakhir, Yaqut menekankan pentingnya persiapan yang lebih matang untuk penyelenggaraan haji tahun 2025, mengingat kuota haji Indonesia tahun 2025 sudah diumumkan sebesar 221.000. “Belajar dari pengalaman tahun ini, kita perlu lebih cermat dalam mempersiapkan haji tahun depan, agar tidak ada masalah yang terulang,” tandasnya.
