BERITAUNGGULAN.COM, Jakarta – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (Menteri LHK RI), Siti Nurbaya, menyambut kunjungan resmi Menteri Lingkungan Hidup Jepang, Yagi Tetsuta, beserta delegasi Jepang di kantor KLHK pada Rabu (21/08). Pertemuan ini menegaskan kembali komitmen kedua negara dalam memperkuat kolaborasi di bidang perubahan iklim, pengelolaan limbah, hingga upaya konservasi lingkungan.
“Kedua negara memiliki kesamaan pandangan dalam menghadapi tantangan global, terutama terkait perubahan iklim, pengelolaan limbah, dan pelestarian lingkungan. Hal ini telah menjadi fokus pembahasan dalam dialog bilateral pada April 2024 di Jepang,” ungkap Siti Nurbaya saat membuka diskusi dengan Yagi Tetsuta.
Menteri Siti menekankan pentingnya kerjasama erat dalam menghadapi perubahan iklim. Ia menjelaskan bahwa upaya ini selaras dengan target Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca sesuai dengan Kontribusi Nasional (NDC), yang telah diperkuat oleh Peraturan Presiden No. 98/2021. Ia juga menegaskan bahwa Indonesia tengah mempercepat penerapan mekanisme Joint Crediting Mechanism (JCM) dan Sertifikat Pengurangan Emisi GRK Indonesia (SPEI).
“KLHK telah membentuk tim khusus untuk mempercepat kerjasama iklim dan karbon antara Indonesia dan Jepang. Tim ini akan fokus pada pengembangan Sistem Registri Nasional (SRN), sistem MRV, serta implementasi proyek percontohan di sektor kehutanan dan pengelolaan sampah,” ujar Siti Nurbaya.
Dalam diskusi tentang pengelolaan limbah, Menteri Siti menyoroti kerjasama erat antara Indonesia dan Jepang dalam pengelolaan merkuri, dengan dukungan dari JICA. Ia juga mengungkapkan pentingnya kolaborasi dalam pengelolaan limbah padat serta promosi kota ramah lingkungan dan pengelolaan limbah berbahaya.
Salah satu topik yang juga dibahas adalah pengelolaan limbah elektronik, yang terus berkembang dalam kerjasama kedua negara. Selain itu, Menteri Siti mengusulkan pengembangan model ekowisata di Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari agenda konservasi bersama.
Mengenai pengelolaan gambut, Siti Nurbaya menjelaskan bahwa sebagai bagian dari Memorandum of Cooperation (MoC), akan dilakukan studi kelayakan untuk restorasi dan pengelolaan lahan gambut di Kalimantan Tengah. Kerjasama mangrove antara Indonesia dan Jepang, yang dimulai sejak 1990-an di Bali, juga menjadi salah satu topik penting dalam diskusi.
Menteri Yagi Tetsuta menyampaikan harapannya untuk memperkuat kerjasama kedua negara dalam menghadapi tantangan lingkungan. Ia menekankan pentingnya pertukaran pengalaman dan aksi kolaboratif di lapangan.
Pertemuan ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, seperti Wakil Menteri LHK Alue Dohong, Kepala BRGM Hartono, Dirjen PPKL Sigit Reliantoro, Dirjen PHL Dida Mighfar, dan Dirjen PPI Laksmi Dhewanthi. Menteri Siti berharap kerja-kerja teknis terkait kerjasama ini bisa segera dimulai pada awal September mendatang.
