BERITAUNGGULAN.COM, Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional (HAN) 2024 yang jatuh pada 23 Juli, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyelenggarakan webinar bertajuk Silaturahmi Merdeka Belajar (SMB) dengan tema “Gerak Bersama Wujudkan Sekolah Sehat dan Merdeka dari Kekerasan”. Tema ini merupakan turunan dari tema utama HAN 2024, yaitu “Anak Terlindungi, Indonesia Maju”.
Webinar SMB ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Plt. Direktur SMP I Nyoman Rudi Kurniawan, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Amurwani Dwi Lestariningsih, Kepala Sekolah SMA Kristen YPKPM Ambon Lanny Laturiuw, dan Fasilitator Ibu Penggerak Komunitas Sidina Adhya Utami Larasati Soetjipto. Acara ini disiarkan secara daring pada Kamis, 25 Juli 2024, melalui kanal YouTube KEMENDIKBUD RI.
Salah satu inisiatif Kemendikbudristek untuk melindungi anak di sekolah adalah Gerakan Sekolah Sehat (GSS). GSS memiliki lima fokus utama: sehat bergizi, sehat fisik, sehat imunisasi, sehat jiwa, dan sehat lingkungan.
Dalam sambutannya, I Nyoman Rudi menjelaskan bahwa Gerakan Sekolah Sehat bertujuan untuk membiasakan pola hidup sehat di kalangan siswa dengan cara sederhana, berkelanjutan, dan tidak membutuhkan infrastruktur khusus. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) menjadi momen yang tepat untuk mensosialisasikan kesehatan jiwa, seperti mengenali dan mengatur emosi serta keterampilan psikososial.
Selain itu, untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari kekerasan, Kemendikbudristek telah mengeluarkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (PPKSP). Dalam peraturan ini, setiap sekolah diwajibkan membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), serta pemerintah daerah membentuk Satuan Tugas PPKSP.
Nyoman menambahkan bahwa hingga Juni 2024, sebanyak 393.179 atau 91,12 persen satuan pendidikan telah membentuk TPPK. Selain itu, 27 provinsi dan 396 kabupaten/kota telah membentuk Satgas PPKSP. Gerakan Sekolah Sehat juga melakukan advokasi kepada dinas pendidikan di seluruh Indonesia dan membina ribuan sekolah dari tingkat PAUD hingga SMA, serta SLB, SKB, dan PKBM.
Amurwani Dwi Lestariningsih, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan Kementerian PPPA, menyatakan bahwa Gerakan Sekolah Sehat sejalan dengan program Satuan Pendidikan Ramah Anak yang salah satu indikatornya adalah sekolah sehat. “Satuan Pendidikan Ramah Anak mengadopsi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 sebagai pedoman untuk membentuk satgas PPKSP dan tim PPKSP,” ujarnya.
Kepala Sekolah SMA Kristen YPKPM Ambon, Lanny Laturiuw, berbagi pengalaman tentang implementasi PPKSP dan Gerakan Sekolah Sehat di sekolahnya. Mereka bekerja sama dengan Yayasan Gasira dan mengundang narasumber untuk memperkuat pemahaman tentang kekerasan dan perundungan, terutama kekerasan seksual. “Program PPKSP dan Sekolah Sehat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesadaran dan sikap di SMA Kristen YPKPM Ambon,” tuturnya.
Adhya Utami Larasati Soetjipto, Fasilitator Ibu Penggerak Komunitas Sidina, mengatakan bahwa komunitasnya telah mengadakan 14 kali webinar daring untuk Ibu Penggerak di seluruh Indonesia, salah satunya mengenai PPKSP. “Dengan pelatihan ini, diharapkan orang tua lebih memahami peran mereka di rumah dan di sekolah, serta bisa bergabung dalam Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di sekolah anak mereka,” ujarnya.
Anak-anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik dan mental, serta dari diskriminasi dan perundungan. Dengan adanya TPPK dan Satgas PPKSP serta dukungan komunitas, diharapkan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan aman. Semua pihak diharapkan dapat berkolaborasi untuk mewujudkan sekolah sehat dan bebas kekerasan.
