Kementerian PANRB Dorong Optimalisasi MPP Digital di 24 Daerah

Kementerian PANRB Dorong Optimalisasi MPP Digital di 24 Daerah

BERITAUNGGULAN.COM, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sedang fokus pada optimalisasi pemanfaatan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital di 24 daerah di Indonesia. Mereka menyelenggarakan bimbingan teknis intensif untuk meningkatkan kompetensi pengelola MPP Digital di daerah-daerah tersebut.

Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Yanuar Ahmad, menyatakan bahwa melalui bimbingan teknis ini, mereka berharap dapat langsung mendukung pengelola MPP Digital di 24 daerah tersebut untuk meningkatkan keterampilan mereka. Selain itu, Kementerian PANRB juga mendorong daerah lain untuk lebih aktif memanfaatkan MPP Digital.

Selain memberikan bimbingan teknis kepada 24 daerah yang belum mengoptimalkan MPP Digital, Kementerian PANRB juga akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan MPP Digital di 60 kabupaten/kota dalam waktu dekat.

Selama acara tersebut, Yanuar juga membagikan perkembangan MPP Digital dalam hal kebijakan, layanan, aplikasi sistem, dan implementasi. Mereka saat ini tengah mengkaji revisi peraturan terkait untuk meningkatkan keberlanjutan dan adaptabilitas MPP Digital dengan perkembangan teknologi.

Kementerian PANRB juga berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan di MPP Digital, termasuk dengan proses pengajuan penerapan ISO 27001 untuk meningkatkan akses layanan kependudukan. Mereka juga melakukan sinkronisasi data antara Satu Sehat SDMK dan SISDMK untuk meningkatkan efisiensi layanan di MPP Digital.

Dalam hal aplikasi sistem, Yanuar mengumumkan bahwa layanan MPP Digital kini telah tersedia untuk diunduh oleh pengguna Android melalui PlayStore, dan mereka sedang dalam proses pengembangan untuk pengguna iOS.

MPP Digital telah diluncurkan secara resmi pada Juni 2023 oleh Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin, dan telah aktif di 21 daerah. Saat ini, jumlah MPP Digital telah meningkat menjadi 60 lokasi di seluruh Indonesia. Layanan yang tersedia termasuk 27 layanan perizinan tenaga kesehatan dengan kolaborasi bersama Kementerian Kesehatan, yang memungkinkan penyederhanaan proses unggah data masyarakat melalui integrasi SISDMK.