Oleh: Salsa Zahratul Aulia, Siti Annisa Dewanty, Annisa Tri Lestari, dan Brian Yusditama
BERITAUNGGULAN.COM, BANDUNG — Setiap tahun kita merayakan Hari Kebangkitan Nasional. Kita mengenang semangat generasi 1908 yang percaya bahwa bangsa ini bisa bangkit lewat pendidikan dan kesadaran kolektif. Namun pertanyaannya sekarang sederhana “bangkit ke mana, jika jutaan anak muda yang telah menempuh pendidikan tinggi justru kebingungan mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka?”
Indonesia hari ini sedang berdiri di atas ironi besar. Kita memiliki bonus demografi yang selama ini disebut sebagai kesempatan emas pembangunan nasional. Jumlah penduduk usia produktif Indonesia mencapai lebih dari 200 juta jiwa. Di atas kertas, angka itu seharusnya menjadi mesin pertumbuhan ekonomi terbesar bangsa ini. Namun realitas di lapangan justru memperlihatkan hal sebaliknya, kita melimpah secara jumlah, tetapi rapuh dalam kualitas.
Produktivitas tenaga kerja Indonesia masih tertinggal dibanding Singapura dan Malaysia, bahkan mulai disalip Vietnam di sektor manufaktur. Ini bukan sekadar persoalan statistik ekonomi, melainkan tanda bahwa Indonesia sedang mengalami krisis kualitas sumber daya manusia. Kita bukan kekurangan tenaga kerja. Kita kekurangan tenaga kerja yang benar-benar relevan, adaptif, dan siap menghadapi perubahan zaman.
Ironinya, pengangguran justru banyak datang dari kelompok terdidik. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka cukup tinggi pada lulusan diploma dan sarjana. Artinya, bangku kuliah yang selama ini dianggap sebagai tiket mobilitas sosial tidak lagi menjamin kesiapan menghadapi dunia kerja. Ribuan lulusan membawa ijazah, tetapi industri membutuhkan keterampilan yang berbeda dari apa yang mereka pelajari.
Di sinilah akar persoalannya, skill mismatch. Kampus dan dunia industri berjalan di jalur yang berbeda. Perguruan tinggi terlalu lama nyaman dengan kurikulum yang padat teori tetapi miskin praktik. Sementara industri bergerak cepat karena digitalisasi dan otomatisasi, sebagian ruang kelas masih sibuk mengajarkan pendekatan lama yang mulai kehilangan relevansi.
Akibatnya, perusahaan kesulitan mencari pekerja yang sesuai kebutuhan, sementara lulusan muda mengirim puluhan lamaran tanpa kepastian. Ini bukan kegagalan individu semata, melainkan kegagalan sistemik yang terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Pemerintah memang tidak tinggal diam. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) hadir untuk mendekatkan kampus dan industri. Kartu Prakerja juga diluncurkan sebagai solusi upskilling dan reskilling tenaga kerja. Namun kebijakan besar sering kali berhenti pada semangat administratif tanpa menyentuh akar masalah.
MBKM masih menghadirkan kesenjangan kualitas yang nyata. Mahasiswa dari kampus besar lebih mudah mendapatkan akses magang berkualitas dibanding mahasiswa di daerah. Sementara Kartu Prakerja menghadapi kritik karena pelatihannya terlalu singkat untuk memperbaiki masalah kompetensi yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Kita sedang mencoba menyelesaikan masalah struktural dengan solusi yang terlalu instan.
Yang lebih mengkhawatirkan, Indonesia terlalu sibuk merayakan bonus demografi sebagai angka populasi, tetapi lupa mempersiapkan kualitas manusianya. Bonus demografi bukan hadiah otomatis. Ia hanyalah peluang dengan batas waktu. Jika gagal dikelola, ledakan usia produktif justru bisa berubah menjadi ledakan pengangguran dan krisis sosial-ekonomi.
Dalam situasi inilah perspektif Ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang lebih mendasar. Prinsip Kafa’ah menekankan bahwa seseorang harus ditempatkan berdasarkan kemampuan, bukan koneksi atau nepotisme. Amanah mengingatkan bahwa institusi pendidikan memiliki tanggung jawab moral menghadirkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman.
Sementara Itqan mengajarkan bahwa kualitas kerja harus dilakukan secara sungguh-sungguh, bukan sekadar mengejar sertifikat administratif. Pada akhirnya, persoalan terbesar Indonesia bukanlah kurangnya jumlah manusia, melainkan kegagalan membangun manusia yang berkualitas. Kita terlalu lama bangga pada angka populasi, tetapi lalai membangun kualitas pikir, keterampilan, dan integritas generasi mudanya.
Hari Kebangkitan Nasional seharusnya tidak berhenti menjadi seremoni tahunan. Kebangkitan sejati adalah keberanian memperbaiki sistem pendidikan, menegakkan meritokrasi, dan memastikan setiap anak muda Indonesia memiliki kesempatan menjadi manusia yang produktif dan bermartabat.
Karena bangsa ini tidak akan maju hanya karena jumlah penduduknya besar. Bangsa ini hanya akan benar-benar bangkit ketika kualitas manusianya tumbuh lebih besar daripada sekadar euforia demografi. [ ]
Dok foto: Unisba
