Oleh: Ina Rani Amelia, Aida Farida Kultsum, Dzulfiqar Didaf, Celi Maulidi Aprilia
(Mahasiswa Ekonomi Pembangunan, Universitas Islam Bandung)
BERITAUNGGULAN.COM, BANDUNG — Pernahkah kita benar-benar membayangkan getirnya menjadi pemuda Generasi Z di Indonesia hari ini? Di balik syarat lowongan kerja yang tampak mewah dengan tulisan “Minimal S1”, tersembunyi pengkhianatan besar terhadap masa depan bangsa. Kita dipaksa mempertaruhkan segalanya demi selembar ijazah yang akhirnya hanya menjadi alat sortir kilat di tangan HRD, sekadar angka di Excel.
Bayangkan, mahasiswa harus menanggung biaya peluang yang luar biasa, hingga Rp360.000.000, demi pengakuan formal yang kerap tak dihargai. Jumlah ini mencakup biaya kuliah, hidup selama empat tahun, dan pendapatan yang hilang jika mereka langsung bekerja di sektor gig economy seperti ojek online.
Ironisnya, setelah semua pengorbanan itu, industri justru menjadikan gelar hanya sebagai filter administratif agar mereka tak perlu repot memilah ribuan lamaran satu per satu. Kondisi ini seolah menjadi tamparan keras di tengah peringatan Hari Kebangkitan Nasional.
Boedi Oetomo dulu membangun fondasi kebangkitan lewat kualitas manusia dan intelektualitas. Tapi, benarkah kita sudah bangkit jika sistem rekrutmen justru mundur dengan praktik Lazy Recruitment? Industri kini tampak malas, enggan menguji kompetensi sejati dan lebih memilih memuja label formalitas yang kosong dari makna produktivitas.
Kita sedang menyaksikan pendidikan tinggi berubah dari tolok ukur kemampuan menjadi alat penyaringan massal yang murah bagi perusahaan, namun sangat mahal bagi rakyat. Kita harus berani menggugat: perusahaan-perusahaan ini secara sistematis memindahkan beban biaya penyaringan karyawan ke pundak mahasiswa dan keluarganya.
Mahasiswa dipaksa kuliah mahal, bukan demi ilmu, melainkan demi memudahkan kerja HRD dalam memilah pelamar. Inilah eksploitasi modal manusia bangsa yang paling gamblang. Pendidikan tinggi yang seharusnya menjadi mesin produktivitas kini berubah menjadi formalitas akademik yang menyesakkan, karena ijazah lebih sering jadi tiket administratif daripada bukti kompetensi sejati.
Akibatnya, sheepskin effect pun muncul: pasar hanya menghargai “kertas ijazah” tanpa peduli pada nilai tambah nyata bagi ekonomi. Dalam perspektif Human Capital Islam, kebangkitan modal manusia seharusnya berakar pada nilai Amanah dan Fathonah yang melahirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Namun, apa yang terjadi hari ini? Marwah pendidikan tereduksi menjadi komoditas dan tiket administrasi murah.
Manusia dinilai bukan dari kapasitas dan manfaatnya, melainkan dari label formalitas yang menempel. Jika gelar sarjana hanya jadi syarat administratif tanpa peningkatan kompetensi yang relevan, pendidikan telah kehilangan ruhnya sebagai pembentuk modal manusia berkualitas.
Kita tidak boleh membiarkan martabat pendidikan tinggi jatuh menjadi sekadar pabrik “tukang stempel” administrasi. Kita butuh solusi radikal, bukan sekadar janji manis reformasi kurikulum. Pemerintah harus segera hadir dengan regulasi yang melarang syarat “Minimal S1” untuk pekerjaan yang tidak membutuhkan kapasitas akademik sarjana.
Industri harus dipaksa meninggalkan metode rekrutmen usang dan beralih ke sistem berbasis portofolio digital, micro-credentials, serta sertifikasi kompetensi yang lebih objektif.
Lebih dari itu, industri harus bertanggung jawab melalui skema training levy atau iuran pelatihan. Industri tidak boleh hanya menikmati lulusan siap kerja tanpa berkontribusi finansial dalam proses pembentukannya. Sudah saatnya industri ikut membayar biaya pengembangan skill bangsa sebagai kontribusi nyata bagi kebangkitan nasional.
Masa depan Indonesia hari ini sedang digadaikan di atas meja-meja rekrutmen yang dangkal dan malas. Kita tidak boleh membiarkan generasi muda terus-menerus terjebak dalam lingkaran setan ‘perang ijazah’ yang hanya menguras harta, energi, dan kewarasan tanpa hasil produktif yang nyata bagi negara.
Jika industri tetap bebal dan hanya mau menjadi ‘benalu’ yang memanen hasil sekolah tanpa mau ikut menanam modal pada kompetensi, maka jangan pernah bermimpi tentang Indonesia Emas.
Kebangkitan Nasional hanya akan menjadi dongeng pengantar tidur dan slogan usang yang dipajang di baliho, selama sarjana-sarjana kita masih diperlakukan tak lebih dari sekadar filter Excel dan tukang stempel administrasi.
Sudah saatnya kita berhenti menyembah kertas ijazah dan mulai menghargai martabat manusia melalui karya serta kompetensi sejatinya. Karena pada akhirnya, sebuah bangsa tidak akan pernah bangkit hanya karena tumpukan dokumen, melainkan karena kedaulatan modal manusia yang benar-benar dimanusiakan. [ ]
Dok foto: Unisba
