BERITAUNGGULAN.COM, Dalam upaya untuk memperkuat industri kakao dan kelapa, Pemerintah Indonesia telah memberikan tugas tambahan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Tugas baru ini, yang meliputi replanting dan pengembangan industri kakao dan kelapa, diputuskan dalam Rapat Internal yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (10/07/2024).
Keputusan ini mendukung inisiatif Kementerian Perindustrian yang berkomitmen membentuk kelembagaan khusus untuk kakao dan kelapa, guna memastikan ketersediaan bahan baku, menjaga kelangsungan industri, dan meningkatkan daya saing serta nilai tambah produk. Dalam rapat tersebut, BPDPKS ditunjuk untuk membentuk dua kedeputian baru, yaitu Deputi Kakao dan Deputi Kelapa, yang akan mengelola sektor-sektor ini.
Langkah pemerintah ini mendapat apresiasi dari berbagai asosiasi industri. Ketua Umum Asosiasi Kakao Indonesia (ASKINDO), Arief Susanto, menyatakan bahwa langkah ini adalah langkah strategis yang tepat untuk meningkatkan produktivitas kakao di Indonesia. “Ini adalah langkah penting untuk mengembalikan kejayaan kakao Indonesia, yang saat ini menghadapi tantangan besar dalam hal ketersediaan biji kakao dalam negeri serta persaingan global,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (13/7).
Arief berharap bahwa peningkatan produktivitas kakao ini akan memperkuat daya saing Indonesia di pasar global, baik dalam hal ketersediaan bahan baku maupun produk olahan kakao. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa langkah ini akan memberikan manfaat signifikan bagi petani kakao yang mayoritas merupakan petani kecil, sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka.
Arief juga memuji koordinasi yang baik antara kementerian terkait, BPDPKS, dan pemangku kepentingan lainnya. Ia menekankan pentingnya kerja sama ini untuk memastikan ketersediaan bahan tanam berkualitas, akses terhadap pupuk bersubsidi, dan dukungan tenaga penyuluh lapangan yang kompeten di sentra-sentra produksi kakao.
Dukungan serupa disampaikan oleh Ketua Asosiasi Chocolate Bean to Bar Indonesia (ACBI), Olivia Putri Prawiro. Menurutnya, langkah pemerintah sangat tepat mengingat penurunan produksi kakao Indonesia yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. “Dengan pengelolaan yang baik, diharapkan lembaga baru ini dapat memberikan dampak positif bagi petani dan industri, termasuk peningkatan produktivitas dan kualitas kakao serta jaminan penyerapan hasil panen,” jelasnya.
Olivia juga berharap kebijakan ini dapat mengatasi tantangan yang dihadapi industri pengolahan kakao saat ini, terutama kebutuhan untuk mengimpor sebagian besar bahan baku. Ia menekankan pentingnya prinsip keberlanjutan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan ini.
Optimisme juga datang dari ACBI yang melihat penguatan kelembagaan di sektor hulu kakao sebagai langkah yang sangat diperlukan. Olivia menegaskan bahwa misi ACBI adalah memperkuat petani kakao fine flavor yang fokus pada fermentasi, guna meningkatkan nilai tambah biji kakao dengan semangat keberlanjutan, transparansi, dan akuntabilitas.
“Kami mendukung setiap inisiatif yang membawa manfaat jangka panjang bagi petani dan industri kakao serta kelapa di Indonesia. Kami berterima kasih kepada pemerintah atas langkah positif ini,” tutup Olivia.
