BERITAUNGGULAN.COM, JAKARTA – Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Pilar Saga Ichsan, turut menghadiri pembukaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit dan peluncuran GovTech Indonesia, INA Digital, oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (27/05/2024).
Presiden Jokowi, dalam sambutannya, menekankan pentingnya memperkuat infrastruktur digital dan transformasi teknologi pemerintahan untuk meningkatkan daya saing Indonesia. “Kita harus memperkuat infrastruktur publik digital kita, seperti jalan tol untuk digitalisasi layanan publik. Kita juga harus memperkuat transformasi menuju GovTech dengan satu portal terintegrasi, INA Digital, yang mencakup layanan pendidikan, kesehatan, izin usaha, perpajakan, dan lainnya,” kata Presiden.
Peluncuran ini, menurut Presiden, merupakan langkah awal menuju keterpaduan layanan digital nasional yang akan terus diperbaiki dan dilanjutkan secara bertahap. “Ini adalah tahap awal, tapi tidak apa-apa, saya kira migrasinya harus bertahap. Yang penting dimulai dulu, ASN digitalnya juga disiapkan, sistemnya terus disosialisasikan, kemudian diperbaiki dan dilanjutkan secara bertahap,” ujarnya.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa birokrasi harus berfokus pada pelayanan masyarakat, bukan mempersulit atau memperlambat proses. “Tolok ukur kita adalah kepuasan masyarakat, manfaat yang diterima masyarakat, dan kemudahan urusan masyarakat. Tapi bagaimana bisa lebih mudah kalau ada sekitar 27 ribu aplikasi di kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota yang tidak terintegrasi?” ungkapnya.
Presiden juga mengkritisi adanya 27 ribu aplikasi layanan publik yang tidak terintegrasi dan tumpang tindih. Dia meminta pemerintah berhenti membuat aplikasi baru yang berdiri sendiri-sendiri. “Mulai tahun ini, berhenti lah membikin platform-platform baru. Ada Rp6,2 triliun yang akan dipakai untuk membuat aplikasi baru tahun ini saja,” ujar Presiden.
Presiden menambahkan, beberapa kementerian bahkan memiliki lebih dari 500 aplikasi. “Setiap ganti menteri, ganti aplikasi. Ganti dirjen, ganti aplikasi. Di daerah, ganti gubernur, ganti aplikasi. Ganti kepala dinas, ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek. Ini harus kita hentikan,” tegasnya.
Dengan adanya INA Digital, Presiden berharap layanan pemerintah kepada masyarakat bisa lebih sederhana dan terintegrasi dalam satu aplikasi. “Setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus bersama-sama melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data. Tidak boleh ada alasan bahwa datanya milik saya atau milik kementerian saya. Kita tidak akan maju jika masih mempertahankan egosentrisme ini. Tinggalkan praktik-praktik lama dan mindset-mindset lama,” tandasnya.
